homeEsaiLEGAL OFFICER KUDU PUNYA SKILL BASIC MEMAHAMI KBLI KALAU...

LEGAL OFFICER KUDU PUNYA SKILL BASIC MEMAHAMI KBLI KALAU GA MAU IZIN USAHA BERMASALAH!

Jika kamu bekerja menjadi legal officer di perusahaan, maka salah satu skill basic yang wajib dimiliki adalah memahami apa itu KBLI dan jenis-jenisnya, karena jika salah memilih klasifikasinya maka berdampak serius bagi perusahaan.

Kali ini kita akan membahas apa itu KBLI, bagaimana cara memilih yang sesuai dengan arah gerak bisnis perusahaan serta apa dampaknya jika legal officer salah dalam memilih jenis KBLI.

KBLI sendiri merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Klasifikasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia.

Maka Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis. Aturan hukum terbaru serta klasifikasi lengkapnya dapat disimak pada Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Menurut data yang dipublikasikan, per tahun 2020, pemerintah telah menambahkan sebanyak 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI. Untuk info lengkapnya bisa kalian cek pada laman OSS resmi pemerintah Indonesia.

Sepenting Apa KBLI dalam Legalitas Perusahaan

Jawaban singkatnya sangat penting, karena berhubungan dengan dasar hukum suatu perusahaan tentang penentuan bidang usaha yang akan dijalankannya.

BACA JUGA: PUNYA MASALAH SAMA PARTNER BISNIS, BISA DIBAWA KE PENGADILAN NIAGA?

Penentuan KBLI ini nantinya akan dimuat pada akta perusahaan. Kalian pasti sudah tahu dong, akta perusahaan merupakan hal yang penting, karena memuat tentang dasar legalitas perusahaan itu bergerak.

Secara kaidah hukum, pencantuman KBLI dapat dibaca pada Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. ……………………. dst.”

Maka sebagai legal officer, ketika perusahaan melakukan inovasi bisnis dengan menambahkan bidang usaha yang akan dijalankan ke depan, kalian harus jeli dan tepat dalam memilih kode KBLI yang benar-benar sesuai dan jelas dengan bidang usaha tersebut.

Akibat Hukum Jika Salah Memilih Kode KBLI

Jika keliru atau kurang jeli memahami KBLI, sehingga salah memilih kodenya pada bidang usaha yang akan dilakukan perusahaan, maka resiko hukumnya sangat berbahaya. Salah satu yang vital yakni, masalah perizinan.

Misalnya saja, perusahaan mau berekspansi pada bisnis restoran yang dalam ketentuan kode KBLI 56101, tapi salah memilih kode KBLI menjadi 56104 yakni, tentang penyedia makanan keliling/ tempat tidak tetap.

BACA JUGA:  BEBASNYA JUAL BELI RACUN DAN ATURAN PENGAWASANNYA

Walaupun basicnya sama-sama berjualan makanan, tapi ini sangatlah berbeda. Tentu saja akan berdampak hukum pada proses perizinan selanjutnya terhadap bidang usaha restoran yang akan dijalankan perusahaan dan bakalan ditolak.

Jika tetap ngeyel menjalankan usaha dengan menggunakan kode KBLI yang salah di awal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sanksi yang akan didapat mulai dari surat peringatan sampai penghentian usaha.

Sebagai contoh berita tentang Pemprov DKI pada tahun 2022, mencabut izin usaha Holywings dan berdasarkan penelusuran pada laman detik.com pada 28 Juni 2022, pemberitaan Pemprov DKI mencabut izin usaha Holywings, dikarenakan kesalahan kode KBLI.

Pihak manajemen Holywings memilih jenis kode KBLI 47221, untuk usaha pengecer minuman beralkohol. Artinya, penjualan minuman alkohol tersebut harus take away. Sedangkan berdasarkan aturan yang ada, seharusnya menggunakan standar kode KBLI 56301, yakni jenis usaha bar yang telah terverifikasi.

Pesan knowledgenya adalah menjadi legal officer itu kudu jeli, tepat dan sesuai dalam memahami kode KBLI, karena hal ini berhubungan dengan nasib bidang usaha perusahan ke depan. 

Dari Penulis

JUJUR SAYA LEBIH SUKA MURAL DARIPADA REKLAME

Asumsiku menerka, kenapa akhir-akhir ini bermunculan aparat yang menghapus...

SELAIN KASUS COKI DAN KPI, KITA JUGA PERLU AWASI WACANA AMANDEMEN UUD 1945

Nasib sial menerpa Coki Pardede setelah digrebek satuan narkoba...

YUK, KENALAN DENGAN BANK KUSTODIAN

Mari kita bahas tentang bank kustodian

PROGRAM MASAK BESAR RESMI HAK CIPTANYA MILIK BOBON SANTOSO, APA DAMPAK HUKUMNYA?

Hm... gak bisa asal masak besar nih!

MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN, APA PERBEDAANNYA DARI KACAMATA HUKUM?

Dalam skena bisnis, ngomongin soal merger dan akuisisi suatu perusahaan acap kali terdengar. 

TerkaitRekomendasi buat kamu
Artikel yang mirip-mirip

Mohsen Klasik
Mohsen Klasik
El Presidente
0 0 votes
Article Rating
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Dari Kategori

Klikhukum.id