Spirit bisnis orang Madura patut kita acungi jempol. Salah satunya usaha warung kelontong yang buka 24 jam. Bahkan ketika langit akan runtuh, kemungkinan mereka tetap buka paling nggak setengah hari untuk melayani pelanggannya yang mencari kopi atau mie instan.
Bagi saya pribadi, merasakan trend bisnis warung kelontong Madura mulai bermunculan pada tahun 2019, sewaktu saya masih tinggal di Yogyakarta. Keunikan warung ini, selain menyediakan kebutuhan pokok, hampir semua warung kelontong Madura buka 24 jam.
Rupanya tidak hanya di Yogyakarta, setelah berpindah ke Jakarta pun juga sama. Mudah banget dijumpai warung kelontong Madura yang bisa dibilang tidak mengenal istilah tutup.
Dari pengalaman unik ketika melihat warung kelontong Madura yang hampir selalu nonstop melayani pelanggannya, sehingga munculah cocokologi saya. Jangan-jangan jika langit akan runtuh warung kelontong Madura tetap buka.
Yups, bener banget cocokologi yang sedang saya bangun itu. Terafirmasi dari adigium hukum fiat Justitia ruat caelum, dicetuskan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM). Yang artinya, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh.
BACA JUGA: TRADISI UNIK MASYARAKAT MADURA SAAT MERAYAKAN LEBARAN
Melihat era penegakan hukum sekarang di Indonesia, rasa-rasanya aparat penegak hukum wajib belajar soal cekatan dan standby dari orang-orang Madura khususnya yang memiliki usaha warung kelontong.
Supaya marwah keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh, tetap eksis dan diterapkan aparat penegak hukum di negara kita, menurut saya ada beberapa nilai-nilai yang bisa diaplikasikan.
Kesetaraan (Equality)
Pengalaman berbelanja di warung kelontong Madura, si penjual tidak pernah membeda-bedakan siapa pembelinya. Tidak ada perlakuan khusus terhadap konsumen. Saatnya ramai dan ngantri, saya dan pelanggan lainnya pun sama wajib ikut ngantri.
Hal ini sangat tersirat dengan makna kesetaraan (equality) yang bisa diimplementasikan kepada penegak hukum ketika melayani atau sedang menangani perkara. Artinya tidak ada yang diprioritaskan entah siapapun orangnya.
Dan juga tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakkan hukum, sehingga prinsip equality before the law pun akan terwujud ketika aparat penegak hukum mempraktekkan kesetaraan dalam bekerja seperti yang sudah dilakukan pelayan warung kelontong Madura.
Melayani 24 Jam Non Stop
Keistimewaan lain warung kelontong Madura, yaitu buka 24 jam non stop dengan segala resiko yang sudah mereka perhitungkan demi melayani kebutuhan konsumennya terutama yang akan berbelanja di malam hari.
Spirit melayani 24 jam non stop inilah, kudu diterapkan juga oleh aparat penegak hukum. Bekerja atas sumpah dan jabatannya seharusnya menjaga hukum 24 jam nonstop dan selalu cekatan membantu masyarakat pencari keadilan.
BACA JUGA: JEJAK HUKUM KOLONIAL YANG MASIH MEWARNAI HUKUM INDONESIA
Walaupun di beberapa bidang penegakan hukum ada yang sudah menerapkan layanan aduan 24 jam non stop, namun akan lebih baik jika hal ini bisa ditingkatkan lagi. Demi tujuan mulia. Yaitu, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh.
Selalu Intens Berkomunikasi
Selain itu ketika saya mengamati pelayan warung kelontong Madura, nampaknya hobi sekali ketika sedang menunggu pelanggannya mereka sambil telponan. Usut punya usut terkadang mereka berkomunikasi dengan sanak famili lainnya yang berprofesi sama-sama sebagai pemilik warung kelontong Madura.
Entah, koordinasi politik bisnis apa yang dibahas. Namun hemat saya, hal ini bisa dipraktekkan oleh seluruh instrumen penegak hukum di negara kita, supaya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dalam hal menangani suatu perkara.
Jika komunikasi antara instrumen penegak hukum itu baik, maka sangat berpengaruh pula dalam penegakkan hukum yang sehat. Konsep inilah yang bisa ditiru dari warung kelontong Madura.
Jadi itulah pren, cocokologi yang saya bangun, ketika mendapatkan tugas dari Bu Co Pimred disuruh mengulik entitas warung kelontong Madura dengan sudut pandang hukum.
Jika terkesan memaksa hasil cocokologinya ya, wajarlah pren. Namanya juga konten, yakan? Sedikit gimmick nggak jadi masalah, asalkan tetap enak dibaca dan tidak melanggar aturan hukum. Daripada kena marah Bu Co Pimred karena nggak nulis.
