Esai
PUTUSAN MK TENTANG IJAZAH GIBRAN: KENAPA DIRAYAKAN 2 PIHAK?
Keputusan sengketa ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi justru memicu perayaan dari kedua kubu karena fakta persidangan dan status legal standing permohonannya.
NEGARA GAGAL MELINDUNGI WARGA NEGARANYA?
Pertumbuhan masif UMKM ternyata menyimpan anomali hukum akibat kegagalan negara memenuhi hak atas pekerjaan warga sesuai konstitusi.
PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Perbedaan alat bukti dan barang bukti kini makin tegas setelah KUHAP Baru resmi memasukkan barang bukti dan bukti elektronik sebagai alat bukti sah.
RAKYAT YANG MILIH PRESIDEN, KENAPA RAKYAT NGGAK BISA LANGSUNG MEMBERHENTIKAN?
Prosedur panjang pemakzulan presiden sesuai konstitusi membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tetap wajib tunduk pada hukum negara.
KALAU KURSI MENTERI NGGAK PAKAI GARANSI, APAKAH PRESIDEN BISA RESHUFFLE SESUKA HATI?
Presiden berwenang penuh mengganti menteri kapan saja berdasarkan aturan hak prerogatif dalam undang-undang.
TAFSIR NORMA ATAU BUAT HUKUM BARU? MENYOAL KEWENANGAN SEMA NO 4 TAHUN 2026
Membahas polemik SEMA No 4 Tahun 2026 yang mengunci pintu banding putusan bebas akibat celah norma KUHAP 2025.
KALAU PENCALONAN GIBRAN CACAT, APAKAH JABATANNYA TAMAT?
Mengulas logika hukum pembatalan status cawapres Gibran dan dampaknya terhadap keabsahan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
STATUS HUKUM PUTUSAN MA YANG TERNYATA PUTUSANNYA “DIBELI”
Putusan MA hasil suap ternyata tidak otomatis batal karena harus dibatalkan lewat mekanisme peninjauan kembali sesuai aturan KUHAP.
AMANDEMEN VS ADDENDUM DALAM KONTRAK: KELIHATANNYA MIRIP, TAPI SEBENARNYA BEDA
Pahami perbedaan amandemen dan adendum dalam hukum perjanjian agar kamu tidak salah saat mengubah dokumen kontrak bisnis.
LULUS KULIAH HUKUM, KERJA DULU ATAU S2 DULU?
Menghadapi dilema lulus S1 hukum, temukan keunggulan merasakan dunia praktik sebelum memutuskan lanjut kuliah magister hukum.
HUKUM HARUS PUNYA TARING, TAPI KEKUASAAN HARUS PUNYA BATAS!
Biar gak cuma galak ke wong cilik, hukum butuh kekuasaan buat mengeksekusi aturan sekaligus membatasi tindakan penguasa secara adil.
MEMBEDAH PUTUSAN MK TENTANG PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Mahkamah Konstitusi mempertegas pasal penghinaan Presiden merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden.
