Mau jadi penulis?
Cek menu dibawah yaa. Bagian kontributor, bukan yang lain. Semangat Menulis!
RilisanKumpulan artikelTerbaru dari Klikhukum.id
PUTUSAN MK TENTANG IJAZAH GIBRAN: KENAPA DIRAYAKAN 2 PIHAK?
Keputusan sengketa ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi justru memicu perayaan dari kedua kubu karena fakta persidangan dan status legal standing permohonannya.
DARI MIPA KE FAKULTAS HUKUM: SALAH JURUSAN ATAU MALAH JADI KEUNGGULAN?
Kemampuan hitungan dan logika sistematis MIPA justru jadi modal penting menguasai hukum waris hingga perancangan kontrak.
NEGARA GAGAL MELINDUNGI WARGA NEGARANYA?
Pertumbuhan masif UMKM ternyata menyimpan anomali hukum akibat kegagalan negara memenuhi hak atas pekerjaan warga sesuai konstitusi.
NGGAK MELULU JADI HAKIM! INI 7 PERAN SERU DI PRAKTIK PERADILAN!
Intip tujuh peran keren peradilan semu yang bikin kamu makin paham dinamika persidangan pidana secara praktis dan seru.
PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Perbedaan alat bukti dan barang bukti kini makin tegas setelah KUHAP Baru resmi memasukkan barang bukti dan bukti elektronik sebagai alat bukti sah.
RAKYAT YANG MILIH PRESIDEN, KENAPA RAKYAT NGGAK BISA LANGSUNG MEMBERHENTIKAN?
Prosedur panjang pemakzulan presiden sesuai konstitusi membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tetap wajib tunduk pada hukum negara.
GIMANA SIH, PENGALAMAN KKN AS AN ANAK HUKUM? SO, INI PENGALAMANKU!
Menguak keseruan pengalaman KKN anak hukum dalam menghadapi realita regulasi desa, kejahatan remaja, hingga konsultasi kasus warga.
IN THIS ECONOMY, WORTH IT NGGAK SIH, IKUT KEPANITIAAN KAMPUS?
Menimbang worth it atau tidaknya kepanitiaan kampus buat mahasiswa di tengah gempuran UKT dan pilihan magang.
MARITAL RAPE: KETIKA ‘SAH’ BUKAN BERARTI ‘BOLEH’, SUAMI MAKSA ISTRINYA BERHUBUNGAN, ITU PERKOSAAN?
Menikah bukan berarti bebas memaksa, pelajari jerat pidana marital rape dan pentingnya consent dalam rumah tangga.
KALAU KURSI MENTERI NGGAK PAKAI GARANSI, APAKAH PRESIDEN BISA RESHUFFLE SESUKA HATI?
Presiden berwenang penuh mengganti menteri kapan saja berdasarkan aturan hak prerogatif dalam undang-undang.
TAFSIR NORMA ATAU BUAT HUKUM BARU? MENYOAL KEWENANGAN SEMA NO 4 TAHUN 2026
Membahas polemik SEMA No 4 Tahun 2026 yang mengunci pintu banding putusan bebas akibat celah norma KUHAP 2025.
KALAU PENCALONAN GIBRAN CACAT, APAKAH JABATANNYA TAMAT?
Mengulas logika hukum pembatalan status cawapres Gibran dan dampaknya terhadap keabsahan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
