Pada bagian pertama, kita telah menelaah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo melalui ketentuan KUHP Nasional. Namun, persoalan hukum dalam perkara ini tidak berhenti pada bagaimana komunikasi elektronik diperoleh, melainkan juga pada tindakan yang dilakukan terhadap informasi tersebut setelah penyadapan berlangsung.
Dugaan penghapusan file hasil penyadapan, misalnya, menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perbuatan lain yang dapat dijerat secara pidana. Dalam konteks tersebut, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi dua instrumen hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut.
Keduanya memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, tetapi dapat digunakan untuk menelaah dugaan perbuatan yang berkaitan dengan informasi elektronik dan data pribadi secara melawan hukum.
UU ITE: Ketika Informasi Elektronik Hasil Penyadapan Dihapus
Dugaan penghapusan atau perubahan data elektronik yang berkaitan dengan penyadapan juga perlu ditelaah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketentuan yang relevan adalah Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 48 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 Ayat (1) UU ITE berisi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”
Sementara Pasal 48 Ayat (1) UU ITE berisi:
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Adapun ancaman pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan penyesuaian tersebut, pelanggaran terhadap Pasal 32 Ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BACA JUGA: YUKK, BEDAH PASAL 136 KUHAP TENTANG PENYADAPAN YANG BIKIN OVERTHINK!
Meskipun demikian, dugaan penghapusan file tidak serta-merta memenuhi unsur Pasal 32 Ayat (1) UU ITE. Penilaian terhadap ketentuan tersebut perlu memperhatikan status kepemilikan informasi elektronik, kesengajaan pelaku, serta sifat melawan hukum dari tindakan penghapusan atau perubahan data.
Dalam konteks dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, ketentuan ini menjadi relevan apabila terdapat tindakan penghapusan atau perubahan terhadap data elektronik hasil penyadapan yang dilakukan secara sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum.
Namun, perlu diingat bahwa penghapusan file tidak otomatis memenuhi Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Harus dibuktikan juga objek informasi elektronik milik orang lain atau publik dan unsur lainnya.
UU PDP: Apakah Penyadapan Juga Melanggar Pelindungan Data Pribadi?
Selain KUHP dan UU ITE, dugaan penyadapan ini juga dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara, UU PDP dapat menjadi dasar analisis apabila terdapat dugaan pemerolehan atau pengumpulan data pribadi secara melawan hukum.
Pasal 65 Ayat (1) UU PDP berisi setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
BACA JUGA: 6 TANDA KALAU SMARTPHONE KALIAN KENA SPYWARE, ALIAS SADAP
Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PDP yang berisi
“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Meskipun secara tekstual Pasal 67 Ayat (1) UU PDP mencantumkan ancaman pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), besaran denda tersebut telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan Lampiran I angka 137 UU tersebut, ancaman pidana denda dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PDP menjadi paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya dugaan penyadapan. Penegak hukum perlu membuktikan bahwa data yang menjadi objek tindakan merupakan data pribadi, diperoleh atau dikumpulkan secara melawan hukum, serta terdapat maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.
Dengan demikian, penerapan Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) UU PDP tetap harus didasarkan pada pemenuhan seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa penyadapan, akses ilegal, penghapusan data elektronik, hingga penggunaan data pribadi tanpa hak dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
BACA JUGA: BERMODALKAN KEPO DAN KUOTA INTERNET, GRATIS MENIKMATI PENJARA
KUHP Nasional, UU ITE, dan UU PDP memberikan kerangka hukum untuk menilai dugaan perbuatan tersebut. Namun, keberadaan beberapa ketentuan pidana bukan berarti seluruhnya dapat langsung diterapkan. Setiap pasal tetap harus diuji berdasarkan unsur delik, kewenangan pelaku, serta alat bukti yang sah. Terlebih, ketika yang menjadi sasaran adalah Presiden Republik Indonesia.
Persoalan keberadaan dugaan penyadapan terhadap Presiden juga memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik tindakan tersebut. Apakah tindakan tersebut semata-mata bertujuan memperoleh informasi, atau justru memiliki maksud untuk mengganggu bahkan melumpuhkan jalannya pemerintahan? Pertanyaan ini tentu tidak dapat dijawab hanya berdasarkan dugaan penyadapan, melainkan harus ditelusuri melalui fakta dan alat bukti yang sah.
Dengan demikian, pengungkapan perkara ini tidak hanya penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pihak yang diduga terlibat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Pada titik inilah penegakan hukum harus bekerja secara cermat untuk mengungkap fakta, menelusuri motif, dan membuktikan setiap unsur tindak pidana tanpa terburu-buru menarik kesimpulan.
Daftar Aturan:
