Kalau kursi Wakil Presiden kosong, lalu Presiden juga tidak dapat menjalankan kewajibannya, siapa yang memegang kendali pemerintahan?
Apa iya, harus cari Wapres pengganti dulu?Bagaimana kalau proses memilih penggantinya belum selesai? Mosok negara disuruh menunggu rapat selesai dulu?
Pertanyaan ini memang terdengar seperti situasi yang mengada-ngada. Tapi, dalam hukum tata negara, situasi yang jarang terjadi tetap perlu punya jawaban. Karena kan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi.
Urusan pergantian pejabat bukan soal siapa duduk di kursi, melainkan siapa yang sah menjalankan kewenangan negara ketika jabatan itu kosong.
BACA JUGA: APA SIH, TUGAS WAKIL PRESIDEN?
Pasal 8 UUD 1945 Mengatur Tiga Keadaan
Pasal 8 UUD 1945 mengatur sejumlah kemungkinan ketika jabatan Presiden atau Wakil Presiden kosong. Ayat (1) menyebut, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) mengatur jika terjadi kekosongan jabatan Wapres. Dalam keadaan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Lalu, bagaimana kalau jabatan Wapres sudah lebih dulu kosong, MPR belum memilih pengganti, kemudian Presiden ikut berhalangan?
Berhalangan di sini bukan Presiden sedang melakukan kunjungan luar negeri atau tidak hadir dalam kegiatan tertentu ya. Yang dimaksud adalah keadaan ketika Presiden memang tidak dapat menjalankan kewajiban jabatannya sebagaimana mestinya
IMO, ketentuan Ayat (1) sulit dijalankan secara harfiah, karena tidak ada Wapres yang bisa menggantikan Presiden.
Apakah Tiga Menteri Bisa Mengambil Alih?
Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ini dikenal sebagai triumvirat.
Ketiganya menjalankan tugas kepresidenan secara bersama-sama. Selanjutnya, paling lambat 30 hari setelah keadaan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Tapi, ada hal yang perlu dicermati. Yaps, “Secara bersamaan,” kalau jabatan Wapres sudah kosong lebih dahulu sedangkan Presiden baru berhalangan kemudian, apakah kondisi itu bisa dianggap sebagai kekosongan kedua jabatan secara bersamaan?
Buku Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 yang diterbitkan MPR menjelaskan bahwa Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur kekosongan Presiden atau Wapres dalam waktu berbeda, sedangkan Ayat (3) mengatur kekosongan keduanya secara bersamaan.
Kajian akademik MPR bersama Universitas Airlangga pada 2020 juga membaca Pasal 8 sebagai pengaturan kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wapres, baik yang terjadi pada waktu berbeda maupun bersamaan.
Artinya apa? Ada dasar untuk membaca Pasal 8 secara menyeluruh. Tapi, urutan khusus ketika kursi Wapres kosong lebih dahulu lalu Presiden berhalangan tetap menyisakan pertanyaan tafsir. Jangan asal menyimpulkan kalau jawabannya “ kan ada Bahlil kan tinggal panggil triumvirat.”
BACA JUGA: SANKSI PIDANA PENGHINAAN TERHADAP WAKIL PRESIDEN
Jangan Sampai Negara Ikut Menunggu Kepastian
Persoalan ini bukan mengada-ada. Dalam diskusi di Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2026, Abdul Ghoffar menyoroti bahwa pengaturan suksesi Presiden di Indonesia masih menyisakan celah. Ia menjelaskan bahwa jalur pengganti dalam konstitusi pada dasarnya bertumpu pada Wapres dan triumvirat. Ia juga mendorong pengaturan yang lebih rinci agar tidak muncul kekosongan kepemimpinan.
Catatan itu layak diperhatikan. Memang sih, Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan tiga menteri sebagai pelaksana tugas kepresidenan, tapi pengaturan mengenai koordinasi dan pelaksanaan kewenangan bersama mereka perlu dibuat terang. Siapa yang mengoordinasikan keputusan? Bagaimana jika salah satu menteri juga berhalangan? Hal-hal seperti ini tidak semestinya baru dipikirkan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.
Jadi sebenernya konstitusi bukan cuma perlu mengatur siapa yang menggantikan Presiden, tapi juga memastikan pemerintahan tetap berjalan ketika beberapa jabatan tertinggi kosong dalam urutan yang berbeda.
Ya, jangan tunggu kursinya kosong semua baru sibuk mencari aturan. Karena kalau urusan negara masih harus menunggu ketika keadaan itu datang, rakyat juga yang kebagian deg-degannya.
Daftar aturan:


