Halo, guys! Pernah ngerasa hak konstitusionalmu dilanggar sama negara, tapi bingung mau ngadu ke mana? Nah, di banyak negara ada jalur khusus namanya constitutional complaint atau pengaduan konstitusional. Di Indonesia? Sabar, coy, kita bahas dulu.
Apa Itu Constitutional Complaint?
Menurut I Dewa Gede Palguna (hakim konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020) dalam bukunya yang berjudul, “Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” constitutional complaint adalah mekanisme bagi warga negara untuk mengadu ke mahkamah konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional mereka oleh tindakan atau pembiaran lembaga publik, termasuk putusan pengadilan.
Jadi objeknya bukan cuma undang-undang, tapi juga perbuatan konkret pejabat atau lembaga negara.
Di banyak negara, pengaduan ini menjadi upaya hukum terakhir setelah seluruh jalur penyelesaian hukum yang tersedia ditempuh (exhaustion of remedies).
Mekanisme ini ada di Jerman (Verfassungsbeschwerde), Spanyol (recurso de amparo), Korea Selatan, Austria, sampai Swiss. Di Jerman, jalur ini bahkan jadi perkara paling banyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mereka.
Bedanya dengan Judicial Review Apa Sih?
Banyak yang masih ketuker. Kalau pengujian undang-undang di MK berfokus pada konstitusionalitas norma dalam suatu UU, sementara itu constitutional complaint memberikan ruang bagi individu untuk mengadukan tindakan atau kelalaian lembaga publik yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya, termasuk melalui putusan pengadilan.
Berbeda lagi dengan constitutional question, yaitu mekanisme ketika hakim yang sedang memeriksa suatu perkara meminta MK menilai konstitusionalitas norma UU yang harus diterapkan dalam perkara tersebut.
Kewenangan MK Saat Ini
Nah, ini bagian pentingnya. Kewenangan MK itu limitatif, alias sudah ditentukan jelas. Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut MK berwenang:
- Menguji undang-undang terhadap UUD;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD;
- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Ayat (2) menambahkan kewajiban MK memberi putusan atas pendapat DPR soal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Daftar ini juga ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya. Jadi, tidak ada kewenangan mengadili pengaduan konstitusional. Secara normatif, mekanisme ini memang belum berlaku di Indonesia.
BACA JUGA: MAHKAMAH KONSTITUSI: SEJARAH, WEWENANG, DAN TANTANGAN DARI BENTENG TERAKHIR DEMOKRASI
Terus, Nasib Hak Konstitusional Kita Gimana?
Bukan berarti hak kita nggak dilindungi, ya. Ada beberapa jalur yang bisa dipakai:
- Pengujian UU di MK (Pasal 51 Ayat (1) UU MK), kalau kerugian konstitusional timbul akibat berlakunya suatu undang-undang. Syarat kerugiannya sudah dirumuskan MK dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menggugat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan PT.
- Peradilan umum dan upaya hukum bertingkat sampai MA.
- Lembaga non-yudisial seperti Komnas HAM dan Ombudsman.
Masalahnya, ada celah. Kalau pelanggaran hak berasal dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau tindakan pejabat yang tak bisa dijangkau jalur biasa, korban sering mentok. Di sinilah Palguna menilai constitutional complaint relevan sebagai pelengkap perlindungan hak konstitusional.
Bisakah Diterapkan?
Karena kewenangan MK disebut langsung dalam UUD NRI 1945, menurut Palguna penambahan kewenangan ini idealnya lewat perubahan UUD NRI 1945, bukan sekadar revisi UU MK. Pasal 24C Ayat (1) bersifat limitatif, jadi kalau lewat UU saja rawan dipersoalkan konstitusionalitasnya.
Sementara itu, MK pernah menerima permohonan yang substansinya mirip constitutional complaint, tapi dikemas sebagai pengujian UU. Ini menunjukkan kebutuhannya nyata di lapangan. Di sisi lain, penerapan mekanisme ini juga harus dirancang secara hati-hati. MK berpotensi menerima banyak pengaduan individual sehingga diperlukan persyaratan yang ketat, seperti kewajiban menempuh upaya hukum lain terlebih dahulu, batas waktu pengajuan, dan mekanisme seleksi perkara. Jadi perlu desain yang matang, misalnya syarat exhaustion of remedies yang ketat dan seleksi perkara.
Jadi, persoalannya bukan berarti Indonesia sama sekali tidak punya mekanisme perlindungan hak konstitusional. Jalurnya sudah ada, tapi kewenangan masing-masing masih memiliki batas. Pertanyaannya, ketika seluruh upaya hukum sudah ditempuh tetapi hak konstitusional seseorang tetap tidak terlindungi, apakah MK perlu diberi kewenangan untuk menjadi tempat pengaduan terakhir?
Daftar aturan:


