Hey, aku mau cerita deh. Akhir-akhir ini banyak pemegang saham PT atau staf legal bank yang bertanya “Mbak, akta yang ini SK KEMENKUMHAM RI (Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) nya mana?” Terus aku jawab, “Itu Pak, Bu, SK yang selembar.” Tapi si pemegang saham PT atau staf legal banknya malah bilang, “Loh, kok, cuma selembar? Kan harusnya dua lembar. Ini nggak ada daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisarisnya. Dan ini tulisannya juga pemberitahuan, bukan SK KEMENKUMHAM mbak.”
Sebelum aku lanjutin, yuk, mari kita mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa sehat jiwa dan raganya serta senantiasa baik adab dan akhlaknya. Aamiin, ya rabbal alamin.
Berhubung seharian ini aku dibully sama rekan kantor, gara-gara permasalahan SK KEMENKUMHAM yang cuma satu lembar. Ditambah banyak klien dan staf legal bank yang mempermasalahkan SK KEMENKUMHAM yang mereka terima cuma satu lembar. Maka, tulisan ini aku persembahkan khususnya para klien di kantor dan umumnya para pemilik atau pengurus Perseroan Terbatas serta staf legal bank di seluruh Indonesia.
Kalau suatu hari nanti ada klien atau staf legal bank yang bertanya tentang kenapa SK-nya cuma selembar. Ya, aku tinggal copy dan paste link esai ini aja ke WA atau ke email klien. Wkwkwk.
Jadi begini, ketika bestie akan mendirikan PT, bestie kan bikin akta pendirian PT di notaris nih, kemudian akta pendirian PT itu akan diajukan pengesahannya secara online melalui situs ahu.go.id oleh notaris. Nah, kalau menteri kehakiman menyatakan tidak keberatan, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Pengesahan KEMENKUMHAM RI).
BACA JUGA: KEPAILITAN DAN PKPU MOMOK YANG DITAKUTI PERUSAHAAN
Selain itu, kalau bestie ingin merubah anggaran dasar, di antaranya merubah nama, kedudukan, alamat, bidang usaha, modal dasar, modal disetor, Pasal 5 s/d 20, pengurus atau pemegang saham perseroan. Nah, setelah perubahan itu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), biasanya notaris sebagai notulen akan membuat akta berita acara RUPS. Setelah itu akta berita acara tersebut, akan diajukan persetujuan atau diberitahukan perubahannya ke Kementerian Hukum dan HAM RI secara online melalui situs ahu.go.id.
Setelah mendapat persetujuan atau setelah diberitahukan ke KEMENKUMHAM RI, maka menteri kehakiman akan mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan, yang jenis-jenis dan ciri-cirinya kurang lebih sebagai berikut ya, bestie.
- SK Pengesahan
Surat Keputusan (SK Pengesahan) ini hanya khusus untuk pendirian PT, dimana cirinya kalau SK Pengesahannya diterbitkan di bawah tahun 2014, maka SK-nya hanya satu lembar dan ada lambang burung garuda berwarna emas. Namun kalau SK Pengesahannya diterbitkan di atas tahun 2014, maka SK-nya terdiri dari dua lembar SK (lembar ke-1 menerangkan pengesahan dan lembar ke-2 berbentuk tabel yang berisikan informasi di antaranya nama pemegang saham, jumlah saham, susunan direksi dan dewan komisaris, jumlah modal dasar dan modal disetor perseroan).
- SK Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
SK ini khusus untuk perubahan nama, tempat kedudukan, bidang usaha dan modal dasar perseroan, secara fisik bentuknya sama seperti SK Pengesahan yang diterbitkan di atas tahun 2014, terdiri dari dua lembar, namun pada lembar pertama tulisan persetujuan perubahan anggaran dasar ya bukan pengesahan lagi.
- SP Data
Surat Pemberitahuan Perubahan Data (SP Data) ini khusus hanya untuk perubahan alamat, perubahan pengurus dan pemegang saham, secara fisik bentuknya hanya satu lembar saja, dimana perihalnya bertuliskan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
BACA JUGA: 8 ATURAN PENGAJUAN DAN PENAMAAN PT
- SP Anggaran Dasar
Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SP AD) ini khusus hanya untuk perubahan modal disetor atau perubahan Pasal 5 s/d Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, secara fisik bentuknya sama seperti SP Data dan hanya satu lembar saja, serta perihalnya bertuliskan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- SP Pembubaran
Surat Pemberitahuan Pembubaran (SP Pembubaran) ini khusus hanya untuk pembubaran perseroan terbatas, secara fisik bentuknya sama seperti SP Data dan SP AD dimana hanya terdiri dari satu lembar saja serta perihalnya bertuliskan Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT … (dalam likuidasi).
Nah, Kalau misalnya dalam RUPS dan akta isinya mengenai perubahan kedudukan dan pengurus perseroan. Maka akta tersebut harus mendapat SK Persetujuan dan SP Data ya, bestie. Jadi satu akta nanti ada dua surat dari KEMENKUM HAM RI.
Oke, berhubung bestie sudah tahu nih, jenis-jenis SK MENKUMHAM untuk PT. Maka mulai sekarang jangan lagi minta SK yang dua lembar untuk semua perubahan ya. Dan juga jangan menyebut semuanya dengan sebutan SK KEMENKUM HAM, karena SK itu hanya untuk pendirian atau perubahan anggaran dasar yang ruang lingkupnya sebatas ganti nama, pindah kedudukan, perubahan bidang usaha dan modal dasar perseroan saja.
