Tidak terasa hingar bingar turnamen sepak bola Euro 2021 sebentar lagi akan memasuki babak puncaknya. Final turnamen Euro 2021 rencananya akan berlangsung pada Senin, 12 Juli 2021 di Stadion Wembley, London, Inggris.
Stadion Wembley merupakan tempat keramat bagi supporter Inggris. Menurut the Lightning Seeds dalam lagunya Three Lions (it’s coming home) dan menurut masyarakat Inggris pada umumnya, sepak bola modern berasal dari Inggris, jadi tidak salah jika mereka merasa memiliki sepak bola.
Begitu pula dengan Yono Punk lawyer yang merasa tergila-gila dengan Inggris, mulai dari musik punk Inggris seperti The Clash, lalu otomotif mobil, jelas Land Rover “no car like it” dan motor BSA (Brimingham Small Arms). Untuk tim negara, walaupun prestasi tidak moncer, Yono jelas suka tim Inggris, seperti judul lagu band Jamrud “Asal British.”
Sebagai bagian dari kerumunan orang yang menggilai sepak bola dan berlatar belakang advokat/lawyer medioker keras kepala, Yono kembali gelisah gaesss. Perut mual, mata merah, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar, karena terkena shooting keras pemain lawan saat bermain sepak bola.
Makjegagik, Yono Punk Lawyer jadi keinget berita tentang kejadian kekerasan yang terjadi di dalam sepakbola. Yono baca di BolaNas.com, terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemain Bali United, Leonard Tupamahu. Momen tersebut terjadi di laga uji coba antara Bali United Vs Persis Solo pada Rabu, 16 Juni 2021.
Leonard Tupamahu tertangkap kamera memukul pemain Persis Solo, Delvin Rumbino. Jika ada kejadian seperti itu, bagaimana hukum mengatasinya? Mari kita coba blejeti satu-persatu, seperti mengupas lima siung bawang merah, dua siung bawah putih, mengiris cabai tipis-tipis, lalu masukkan setelah minyak mendidih. Duh, malah masak. Piye to iki?
Kembali ke topik. Jadi, sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepak bola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut. Nah, otonomi tersebut dikenal dengan prinsip “Lex sportiva” atau otonomi hukum olahraga. Kalo di Indonesia, prinsip Lex Sportiva ini diimplementasikan dalam UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
UU Sistem Keolahragaan Nasional memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau law of the game yang disebut Lex sportiva. Lex sportiva ini merupakan asas hukum dalam olahraga. Jadi, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.
Nah, dalam sepak bola, independensi tata aturannya diaktualisasikan dalam Kode Disiplin PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Dalam Pasal 47 diatur Kode Disiplin terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu the law of game, yaitu dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan (Pasal 47 Kode Disiplin PSSI).
Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI mengatur tentang bertingkah laku buruk, yaitu pemain melakukan perkelahian, maka: a. setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan; b. setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman.
Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepak bola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan ke depan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.
Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah independensi atau otonomi hukum olahraga khususnya sepak bola tidak akan merongrong dan mengancam kewibawaan yuridiksi hukum Indonesia, khususnya hukum pidana?
Jawabnya adalah hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, itu artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini sesuai amanat Pasal 57 huruf (d) UU Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “Setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya.”
Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlit profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlit yang melanggar ketentuan di dalam kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut. Hal ini merupakan wujud berlakunya prinsip, “Lex specialist derogat legi generalist” dalam hukum pidana.
Intinya aturan dan kode etik yang sudah ditetapkan, diharapkan akan menciptakan ketertiban, sehingga dapat meningkatkan prestasi sepak bola khususnya di Indonesia. Tulisan ini sedikit persembahan Yono Punk Lawyer kepada hukum dan sepak bola yang telah menghiasi hidupnya yang dengan peluh darah dan air mata untuk sebuah kebanggaan serta kehormatan sepak bola Indonesia yang tidak terkira.
Sepak bola bukan hanya sekedar bola yang ditendang ke sana kemari 2×45 menit di tengah lapangan. Yo, kadang lemparan ke dalam (throw in) opo sepak pojok (corner kick) dari pinggir lapangan. Hehehe ….
