Pernah nggak sih, kalian mikir. Kenapa yah, orang rela mengorbankan banyak uang, waktu dan tenaga buat jadi presiden? Emangnya apa sih, keuntungannya. Toh, gajinya juga mungkin nggak nutup modal yang dikeluarkan buat nyalonin diri jadi presiden.

Sini aku jelasin.

1. Presiden Punya Peran Penting dalam Pembentukan Undang-Undang

Menurut Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945, presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke DPR. Meskipun DPR yang membahas dan menyetujui RUU, presiden tetap aktif dalam proses negosiasi (Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945). Contoh konkretnya adalah UU Cipta Kerja, yang pembahasannya melibatkan peran sentral presiden.

Selain itu presiden juga berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana dari UU yang telah disahkan. Dengan kewenangan ini, presiden memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, kekuasaan ini perlu diimbangi dengan pengawasan agar tidak melanggar prinsip checks and balances yah, ges.

BACA JUGA: SEBERAPA BESAR SIH KEKUASAAN YANG DIMILIKI SEORANG PRESIDEN? APA AJA BATASANNYA?

2. Presiden Punya Pengaruh Terhadap Tiga Lembaga Penegak Hukum

Kekuasaan presiden juga terlihat dari hubungannya dengan tiga lembaga penegak hukum.

KPK

Melalui revisi UU KPK No. 19/2019, presiden memiliki wewenang sebagai berikut.

1. Menetapkan pemberhentian pimpinan KPK melalui Keputusan Presiden (Pasal 32 Ayat (4) )
2. Mengangkat  dan menetapkan pemberhentian Ketua Dewan  Pengawas KPK (Pasal 37E Ayat (1) jo Pasal 37F Ayat (4) ). 

Selain itu dengan diubahnya Pasal 1 angka 3 Perubahan UU KPK, yang menyebutkan bahwa: 

“Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. “

Dengan demikian KPK saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif dan bukan lagi lembaga independen.

Polri

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa : 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara struktural, Polri berada di bawah koordinasi presiden, sehingga kebijakan kepolisian kerap dipengaruhi arahan pemerintah (presiden).

BACA JUGA: APA SAJA TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN MENURUT HUKUM

Kejaksaan

Menurut Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa : 

“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Artinya presiden punya pengaruh kuat dalam penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.

Nah, dari ketiga fakta di atas menunjukkan bahwa,  presiden memiliki akses langsung untuk mempengaruhi penegakan hukum. Dengan begitu, masa memiliki akses langsung terhadap penegak hukum nggak sih?

3. Presiden Memegang Kendali atas APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen vital bagi pembangunan. FYI aja nih, bahwa Presiden itu memegang kendali penuh atas penggunaannya. Sesuai Pasal 23 UUD 1945, APBN harus disahkan oleh Presiden. Contoh nyata adalah penyaluran bansos senilai Rp300+ triliun selama pandemi, yang disetujui secara cepat oleh Presiden Jokowi.

Kekuasaan ini memungkinkan presiden menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Tapi ini kan masih berpotensi. Belum tentu juga bakal terjadi ya. 

Kekuasaan Presiden Indonesia memang sangat besar, mulai dari ranah legislatif, penegakan hukum, hingga pengelolaan keuangan negara. Nah, intinya begitulah alasan kenapa jadi presiden di Indonesia tuh, enak banget.

Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira jadi presiden Indonesia, masuk dalam whistlit masa depan nggak nih?