HUKUM TATA NEGARA
RAKYAT YANG MILIH PRESIDEN, KENAPA RAKYAT NGGAK BISA LANGSUNG MEMBERHENTIKAN?
Prosedur panjang pemakzulan presiden sesuai konstitusi membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tetap wajib tunduk pada hukum negara.
KALAU KURSI MENTERI NGGAK PAKAI GARANSI, APAKAH PRESIDEN BISA RESHUFFLE SESUKA HATI?
Presiden berwenang penuh mengganti menteri kapan saja berdasarkan aturan hak prerogatif dalam undang-undang.
TAFSIR NORMA ATAU BUAT HUKUM BARU? MENYOAL KEWENANGAN SEMA NO 4 TAHUN 2026
Membahas polemik SEMA No 4 Tahun 2026 yang mengunci pintu banding putusan bebas akibat celah norma KUHAP 2025.
KALAU PENCALONAN GIBRAN CACAT, APAKAH JABATANNYA TAMAT?
Mengulas logika hukum pembatalan status cawapres Gibran dan dampaknya terhadap keabsahan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
STATUS HUKUM PUTUSAN MA YANG TERNYATA PUTUSANNYA “DIBELI”
Putusan MA hasil suap ternyata tidak otomatis batal karena harus dibatalkan lewat mekanisme peninjauan kembali sesuai aturan KUHAP.
HUKUM HARUS PUNYA TARING, TAPI KEKUASAAN HARUS PUNYA BATAS!
Biar gak cuma galak ke wong cilik, hukum butuh kekuasaan buat mengeksekusi aturan sekaligus membatasi tindakan penguasa secara adil.
5 MAZHAB DALAM HUKUM YANG PERLU KAMU TAHU!
Kenali lima sudut pandang hukum paling populer biar kamu tahu gimana aturan dibuat demi keadilan bersama!
MENGAPA INTERVENSI PRESIDEN DAN DPR DAPAT MENGGANGGU KEPASTIAN HUKUM?
Menjaga independensi peradilan dari intervensi politik presiden dan DPR adalah kunci utama mewujudkan keadilan hukum tanpa drama.
JANGAN SALAH SEBUT! TERNYATA NGGAK SEMUA JAKSA BISA MENUNTUT DI PENGADILAN LHO!
Pahami perbedaan mendasar wewenang jaksa dan JPU sesuai UU Kejaksaan terbaru lewat analogi santai yang mudah dicerna.
PUTUSAN MK DAN KONSEP ACTUAL LOSS: SIAPA YANG BERHAK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA?
Putusan MK 2026 soal actual loss bikin metode hitung kerugian negara makin sengkarut antara BPK dan Kejaksaan Agung.
SUPER TEDDY: DARI AJUDAN SETIA, JADI PALANG PINTU KEKUASAAN?
Mengupas tuntas fenomena Seskab Super Teddy yang diduga menekuk hukum tata negara demi mengontrol penuh akses birokrasi istana.
PAKAI UANG PRIBADI UNTUK PERJALANAN DINAS PRESIDEN: APA MASALAHNYA?
Tapi kalau dibedah secara hukum, red flag banget!
