Seminggu terakhir, media sosialku dipenuhi berita tentang tangis histeris seorang anak di Bali yang melihat ayahnya tewas dihakimi massa karena diduga mencuri ayam aduan.
Selang beberapa hari, media sosial kembali riuh dengan berita tentang pemuda bernama Wawan Sudirman (33) yang tewas dikeroyok massa karena diduga mencuri motor. Nah, fenomena tragis ini dalam ilmu hukum dinamakan eigenrichting alias tindakan main hakim sendiri.
Aku inget banget, pas kuliah semester satu, di mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dosenku bilang, tujuan hukum adalah untuk menghindari terjadinya eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri. Kalo kita balik ke fondasi paling mendasar, tujuan utama diciptakannya hukum adalah untuk mencegah manusia saling memangsa.
Filsuf Thomas Hobbes pernah menggambarkan kondisi tanpa hukum sebagai “Homo homini lupus” yang artinya “Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya.”
Berdasarkan itu, hukum lahir sebagai kesepakatan sosial, kita menyerahkan ‘hak balas dendam secara pribadi’ kepada negara. Sebagai gantinya, negara berjanji akan memberikan keadilan yang netral, terukur dan objektif melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ketika ada kejahatan, hukum bertugas menimbang bukti, mendengar saksi dan menjatuhkan sanksi yang adil.
Ketika Janji Keadilan Negara Hanya Sebatas “Janji”
BACA JUGA: ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI
Ketika negara gagal memberikan keadilan, dan ketika masyarakat merasa janji keadilan itu diingkari, maka terjadilah aksi eigenrichting. Fenomena eigenrichting di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketidakadilan yang kasat mata. Warga menyaksikan sendiri betapa kontrasnya wajah hukum di negara kita, para perampok uang negara miliaran bahkan triliunan hanya dijatuhi hukuman ringan, sedangkan laporan rakyat kecil yang menjadi korban kejahatan hanya mengendap tanpa kejelasan.
Ketika kepercayaan pada aparat dan sistem peradilan menguap, amarah warga yang menumpuk meledak menjadi tindak kekerasan kolektif. Massa mengambil alih peran polisi, jaksa, sekaligus hakim dalam hitungan menit. Di sinilah letak tragedi terbesar dari hukum kita yang sedang sakit. Ketika hukum dianggap tumpul, masyarakat merasa pembalasan secara fisik adalah satu-satunya ‘keadilan’ yang tersisa.
Runtuhnya Fungsi Fundamental Hukum
Dalam doktrin, hukum sejatinya punya tiga fungsi fundamental yang saling melengkapi, yaitu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan dan mendatangkan kemanfaatan. Namun, ketika aksi eigenrichting meluap di jalanan, ketiga fungsi tersebut runtuh seketika. Saat warga bertindak sebagai penyidik sekaligus algojo, hukum kehilangan wibawanya untuk melindungi humanitas.
BACA JUGA: DILARANG MAIN HAKIM SENDIRI
Kita seolah lupa bahwa asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) diciptakan bukan untuk membela kejahatan, melainkan untuk menjaga agar tak ada nyawa yang terenggut oleh kesetanan massa.
Main Hakim Sendiri Bukan Solusi Keadilan!
Ada tragedi kemanusiaan yang menyayat hati di balik setiap aksi. Di dalam kerumunan yang tersulut emosi, nurani menjadi mati. Bagaimana jika terduga pelaku ternyata tidak bersalah? Bagaimana jika ia hanya orang yang salah tempat dan salah waktu? Tanpa proses pembuktian di pengadilan, tidak ada ruang untuk kebenaran. Yang ada hanyalah penghakiman sepihak.
Main hakim sendiri bukanlah solusi, melainkan tanda bahaya bahwa tatanan hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa hanya menyalahkan warga yang emosi tanpa membenahi akar masalahnya. Hukum tidak boleh terus-menerus dibiarkan tumpul. Sebab ketika hukum kehilangan taringnya, kemanusiaanlah yang akan menjadi korbannya.
