Saat kita menonton film bertemakan hukum, memasuki ruang sidang pengadilan, atau membaca pemberitaan mengenai perkara pidana, kita sering mendengar istilah barang bukti dan alat bukti. Kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah memiliki arti yang sama. Sederhananya sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh orang di tempat kejadian perkara dapat menjadi barang bukti. Namun, benda tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana.
Di sinilah alat bukti memiliki peranan yang penting. Melalui alat bukti, hakim memperoleh dasar untuk menilai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Perbedaan antara alat bukti dan barang bukti menjadi semakin menarik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHAP Baru menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama lebih dari empat dekade menjadi dasar utama hukum acara pidana Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup penting terdapat dalam pengaturan mengenai alat bukti.
BACA JUGA: ALAT BUKTI BARU DALAM KUHAP, ADA APA AJA SIH?
Jika KUHAP Lama tidak memasukkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti yang sah, KUHAP Baru justru secara tegas menempatkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti.
Mari kita telisik lebih lanjut, sebenarnya apa perbedaan alat bukti dan barang bukti? Mengapa dalam KUHAP Lama keduanya dibedakan, sementara dalam KUHAP Baru barang bukti justru masuk ke dalam kategori alat bukti?
Alat Bukti
Alat-alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Pada KUHAP Lama, pengaturan mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Pasal 183 KUHAP Lama berisi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Lama berisi alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hukum menentukan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Kendati demikian, daftar alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP Lama pada dasarnya bersifat limitatif, meskipun dalam perkembangannya sejumlah undang-undang khusus telah mengakui alat bukti lain, termasuk bukti elektronik
BACA JUGA: APAKAH CCTV DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN?
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana dilakukan dengan menggunakan teknologi. Perkembangan komunikasi digital melahirkan berbagai bentuk informasi yang tidak dikenal ketika KUHAP Lama disahkan pada 1981. Percakapan melalui aplikasi pesan, surat elektronik, rekaman kamera pengawas, data transaksi elektronik, hingga informasi yang tersimpan dalam telepon seluler kini dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian suatu perkara.
Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP justru memperluas jenis alat bukti. Alat bukti tidak lagi hanya terdiri atas lima jenis sebagaimana dalam KUHAP Lama.
Pasal 235 Ayat (1) KUHAP Baru berisi alat bukti terdiri atas keterangan saksi; keterangan ahli; surat; keterangan terdakwa; barang bukti; bukti elektronik; pengamatan hakim; dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Namun, perluasan jenis alat bukti tersebut bukan berarti setiap bukti dapat digunakan tanpa batas. KUHAP Baru juga memberikan perhatian terhadap autentikasi dan cara memperoleh alat bukti. Alat bukti harus dapat dibuktikan keasliannya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Dengan demikian, pertanyaan dalam proses pembuktian bukan hanya, “Apa buktinya,” tetapi juga “Bagaimana bukti tersebut diperoleh.” Hal ini menjadi penting, karena proses pencarian bukti tetap harus dilakukan dalam batas-batas hukum.
BACA JUGA: PERAN PENTINGNYA BUKTI DALAM PROSES HUKUM
Perubahan alat bukti tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga memperluas pengakuan terhadap berbagai objek dan informasi yang secara faktual dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana.
Dalam perkara tertentu, hubungan antara pelaku, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan justru dapat terlihat dari benda yang ditemukan, digunakan, atau dihasilkan dari tindak pidana. Misalnya, senjata yang digunakan dalam penganiayaan, narkotika yang menjadi objek tindak pidana, atau kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil kejahatan. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap benda yang ditemukan otomatis membuktikan kesalahan terdakwa. Hubungan antara benda tersebut dengan tindak pidana, keasliannya, serta legalitas cara memperolehnya tetap harus diuji dalam proses persidangan.
Jadi, perubahan KUHAP bukan cuma menambah daftar bukti, tapi juga mengubah posisi benda yang dulu sekadar mendukung pembuktian menjadi alat bukti yang disebut langsung oleh undang-undang. Nah, apakah itu berarti satu barang bukti sekarang bisa ikut menentukan seseorang bersalah? Kita lanjut di Part 2.
