Masih inget sama kasus papa minta saham? Selamat dari kasus papa minta saham, sempet ada drama papa nabrak tiang listrik, papa dirawat dengan infus balita, papa pelupa saat sidang, hingga akhirnya papa mendekam di Suka Miskin dengan vonis 15 tahun penjara karena kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Info terbarunya nih, papa tercyduc lagi makan nasi padang di luar Lapas gaes.

Ada isu hukum menarik di balik berita papa makan nasi padang. Banyak muncul pertanyaan, kok papa bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan dan makan nasi padang? terawangan saya sih menu yang dipilih adalah rendang, secara rendang sudah menjadi warisan kuliner Indonesia dari Tanah Minang yang diakui oleh dunia Internasional. Apalagi rendangnya rendang kerbau dengan sambal lado mudonya plus keripik balado, langsung deh teriak “Da, tambuah ciek!”

Menanggapi viralnya berita papa minta rendang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami melalui detik.com menjelaskan bahwa lokasi papa makan nasi padang itu ada di dalam kompleks RSPAD. “Itu ada di dalam RSPAD ya, kafe apa di situ namanya? Nah yang bersangkutan jalan, jadi habis diperiksa terus jalan nyeruntul gitu sebentar mau angin-angin, terus rupanya duduk di situ”.

Sebagai manusia yang suka berpikir keras, tentu kita punya imajinasi ilmiah yang akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan “Apakah seorang narapidana memiliki hak untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu, dan aturan apa yang harus ditaati jika hak tersebut diberikannya?”

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dijelaskan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.

Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 mengatur bahwa apabila narapidana dalam keadaan sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas. Catatannya gaes, harus dapat izin tertulis dulu ya dari Kepala Lapas. Nah dalam Ayat (3) disebutkan bahwa apabila narapidana dibawa atau dirawat di rumah sakit maka wajib dikawal oleh petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas polisi.  

Apakah cuma narapidana yang sakit doang yang bisa minta izin keluar Lapas?

Nah, jika kita merujuk pada Pasal 52 Ayat (1)Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana dalam menjalankan hak keperdataan memiliki izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa sifatnya meliputi meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung; menjadi wali atas pernikahan anaknya; serta membagi warisan. Dalam hal ini tentunya harus atas izin Kepala Lapas dengan batas waktu maksimal 24 jam serta tidak menginap.

Selain Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 ada aturan lain yang mengatur tentang tata cara izin narapidana keluar lapas, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan.

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 12 Tahun 2016 bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat bisa mengajukan izin keluar dengan ketentuan mendapat izin dari Kepala Lapas, untuk maksimal 3 hari kerja dalam satu kali kegiatan dan diajukan paling banyak empat kali dalam satu tahun, sehingga total 12 hari dalam setahun.

Tapi ga semua narapidana punya kesempatan yang sama ga gaes, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ini dia syaratnya: berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana, dengan ketentuan tidak melewati 1/2 (satu perdua) masa pidananya dan mempunyai kemampuan di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan olahraga.

Oh ya gaes, narapidana juga punya peluang untuk mengajukan cuti lhoo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 12 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun makna cuti tersebut adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Pasal 35 Permen Hukum dan Ham No.12 Tahun 2013 tersebut di atas mengatur narapida mendapatkan hak cuti apabila masa pidana paling lama 12 (dua belas) bulan, telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana.

Itulah gaes rangkaian aturan tentang izin narapidana meninggalkan lapas dalam kurun waktu tertentu dan untuk suatu kepentingan tertentu.

Kesimpulannya gaes, soal berita papa keluar Lapas dan makan nasi padang gak perlu diperdebatkan lagi, karena sepanjang udah dapat izin dari Kepala Lapas, artinya papa ga melanggar aturan. Soal icip icip nasi padang, ya gapapa deh, namanya juga orang sakit, butuh makanan enak plus asupan gizi yang baik. 

Muhsin – Novi

Pernah di suatu masa, di bulan Oktober 1902, Raden Ajeng Kartini menulis surat kepada Prof. Dr. G. K. Anton begini, “Apabila kami di sini meminta, ya mohon, mohon dengan sangat supaya diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan, bukanlah karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan menjadi saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini. Melainkan karena kami yakin akan pengaruh besar yang mungkin datang dari kaum perempuan. Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang diletakkan oleh ibu alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu–pendidik umat manusia yang utama!” (Sulastin Sutrisno, 1985).

Dalam masa yang dikuasai oleh romantisme patriarkal, surat Kartini tersebut sebenarnya menjadi momentum yang sangat krusial bagi revitalisasi manusia bernama ‘perempuan’. Sayangnya, momentum tersebut kini seperti kebablasan. Dalam ruang virtual, banyak perempuan kini secara terang-terangan menjajakan dirinya. Dengan kemudahan mengakses laman berbagai situs, terutama media sosial semisal facebook dan twitter, perempuan secara vulgar menampilkan ketelanjangan entah secara image maupun secara verbal. Hanya dengan mengetikkan kata ‘bispak’, ‘bisyar’, ‘boking’, di facebook ataupun di twitter, maka akan bermunculan berbagai profil perempuan menjajakan diri, baik melalui group tertentu yang diakomodir oleh orang tertentu, maupun secara sendiri-sendiri.

Apakah mimpi Kartini dalam “Door Duisternis Tot Licht”, dari gelap menuju cahaya, tercapai dengan kondisi ironi semacam ini? Haruskah kita mengulangi tesis Anthony Sinnott yang menjelaskan bahwa sejatinya perempuan adalah kutukan terburuk, suatu kejahatan yang tak berpengharapan? (Bernard L. Tanya, 2010).

Tantangan Ibu
Kehidupan adalah ibu, karena dari sana lahir emosi natural: tangisan dari dalam rahim. Dari tangisan tersebut seseorang memulai kehidupannya dan melahirkan semua jenis emosi yang lain. Kata Kartini, “Perempuanlah, kaum ibu, yang pertama-tama meletakkan bibit kebaikan maupun keburukan ke dalam hati sanubari manusia, yang biasanya tetap terkenang sepanjang hidupnya”. Membandingkan harapan Kartini tersebut, kita akan terkejut oleh ‘generasi ibu’ masa kini, yang menaburkan bibit prostitusi secara online.

Sepanjang sejarah Indonesia, prostitusi berkembang pesat pada tahun 1800-an. Pada masa penjajahan Belanda, kisah perempuan Batavia Indo-Eropa bernama Fientje de Feniks menjadi penanda paling jelas mengenai eksistensi prostitusi di Indonesia. Sejatinya, perjuangan Kartini tidak melepaskan diri dari keterbelengguan perempuan oleh dominasi laki-laki, poligami, dan pelacuran yang terpaksa dilakukan perempuan (forced prostitution) pada masa penjajahan Belanda. Dalam aras pikir ini, tantangan ‘generasi ibu’ dewasa ini sangat berat: mengembalikan martabat sebagai ibu. Apapun alasan untuk menjadi ‘perempuan online’, seharusnya tidak menafikan tugas menabur bibit kebaikan dalam diri manusia.

Mayoritas pejuang feminis beranggapan bahwa prostitusi sesungguhnya merupakan totalitas atas pelecehan, kekerasan, dan pengabaian eksistensi perempuan, karena sisi kemanusiaan perempuan direduksi menjadi ‘barang’ untuk memuaskan hasrat laki-laki; sistem yang patriarkis mendorong perempuan untuk bisa menjadi objek konsumsi (Delacoste, 1987). Problemnya ialah, apabila dihadapkan pada prostitusi sukarela yang dilakukan ‘perempuan online’ (voluntary prostitution), dapatkah pandangan semacam itu dipertahankan?

Politik Hukum Seksualitas
Menghadapi maraknya prostitusi online yang dilakukan oleh perempuan, negara justru mereproduksi sistem patriarki dalam regulasi, yang secara linear menyuburkan praktik prostitusi online.

Minimal ada 2 (dua) UU yang digunakan terkait hal ini yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU Pornografi).

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 30 UU tersebut melarang seseorang untuk menyajikan dan/atau mengiklankan layanan seksual, aktivitas sosial, ataupun tampilan ketelanjangan, dan memberikan sanksi pidana 6 (enam) bulan-6 (enam) tahun penjara, denda 250 juta-3 milyar rupiah. Dalam alur yang sama, Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE melarang perbuatan mentransmisi, mendistribusi, membuat dapat diakses muatan elektronik yang melanggar kesusilaan, dan memberikan sanksi pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Khusus untuk Pasal 27 Ayat (1), yang dimaksud dengan ‘mendistribusikan’ adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Ilustrasinya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan’ adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan ‘membuat dapat diakses’ adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, misalnya menyediakan link tertentu, website tertentu atau memberikan password tertentu.

Selanjutnya, frasa ‘muatan yang melanggar kesusilaan’, sesungguhnya bermakna sempit yaitu dibatasi dalam ranah seksualitas. R. Soesilo menyebutnya sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan atau pria, meraba tempat kemaluan wanita atau pria, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Hal ini menegaskan kembali bahwa kesusilaan di sini berhububungan erat dengan pornografi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 P/HUM/2014 dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif menjelaskan bahwa diseminasi (mendistribusikan, menyebarluaskan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya), adalah termasuk membuat atau menyimpan konten yang melanggar kesusilaan (pornografi) bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa sifat merusak kesusilaan amat tergantung pada pendapat umum ‘pada waktu’ dan ‘di tempat itu’. Oleh karena itu, penyidik hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat, keadaan, dan sebagainya di tempat dan di waktu tersebut dipandang sebagai melanggar kesusilaan atau tidak.

Bangunan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 Ayat (2) UU Pornografi menegaskan bahwa para ‘perempuan online’ bisa dihukum secara pidana. Namun apa dikata, jutaan promosi iklan menjajakan diri secara sukarela, selalu berseliweran di dunia maya. Para ‘perempuan online’ takkan pernah hilang. Mengapa demikian? Dengan mengatakan “Norma kesusilaan dalam masyarakat” (UU Pornografi), atau frasa “Muatan yang melanggar kesusilaan” (UU ITE), negara mengeksiskan polaritas pemikiran laki-laki tentang seksualitas, di mana perempuan secara langsung menjadi objek dari UU. Bila demikian, maka tindakan ‘perempuan online’ semakin ‘dibenarkan’ secara banal: politik hukum seksualitas yang dikonstruksi negara mengafirmasi pemikiran bahwa ‘perempuan online’ itu harus ada dan dipelihara, agar ‘romantisme masyarakat’ tetap tertata.

Bersama Kartini
Kartini menulis dalam suratnya, “Bukan saja sekolah yang harus mendidik jiwa anak, tetapi juga yang terutama adalah pergaulan di rumah harus mendidik! Sekolah mencerdaskan pikiran sedangkan kehidupan di rumah tangga hendaknya yang membentuk watak anak itu!” tipikal ‘perempuan online’ tidak akan tercipta bila kehidupan dan pendidikan dalam keluarga memiliki dasar akhlak/pekerti yang kuat. Kartini menggarisbawahi peran keluarga sebagai fondasi awal dan utama dalam membangun pandangan hidup seseorang. Pergaulan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis secara niscaya akan meruntuhkan dominasi maskulinitas. Kartini berpesan, “Kepada kaum ibu, pusat kehidupan rumah tangga, dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya; bagian pendidikan yang membentuk budi pekertinya”.

Demikianlah jelas bagi kita bahwa mimpi Kartini pada masa kini ialah lahirnya kembali kesadaran sebagai ibu seutuhnya, meruntuhkan perilaku ‘perempuan online’, dan dengan demikian mampu menghapus dominasi maskulinitas; tentu saja bukan sekadar ditunjukkan oleh busana kebaya pada setiap masa, di bulan April, bertanggal 21.

Mr Anton Laot Kian

@MGovernoor

Beberapa hari lagi negara ini akan menyelenggarakan hajatan besar. Katanya sih Pesta Demokrasi. Suatu pesta yang diselenggarakan untuk merayakan terpilihnya para elit politik lembaga perwakilan dan puncaknya perayaan terpilihnya Presiden RI yang baru. Tapi, apa semua rakyat merayakan? Lantas, rakyat yang mana yang merayakan? Silahkan dijawab sendiri.

Pemilu kali ini mempunyai warna yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan secara bersamaan. Masyarakat akan mencoblos secara bersamaan Calon Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD Proponsi dan DPRD Kab/Kota) serta Capres dan Cawapres. Jadi, sebaiknya tentukan pilihan caleg dan capres/cawapres sejak sekarang. Inget, nyobolos dibilik suara ya. Bukan ditempat lain.

Hal menarik dari Pemilu kali ini bukan hanya soal Pileg dan pilpres yang diselenggarakan secara bersamaan, bukan pula tentang episode drama politik Jokowi dan Prabowo yang sudah hampir 10 tahun tak selesai. Lalu apa yang menarik?

Saya mengamati ada satu isu menarik yang cukup lama menjadi arus utama dalam pemberitaan media, sempet viral dan hingga kini masih menjadi misteri. Ya, Golput yang diserang oleh pendukung Capres, dan gak tanggung-tanggung beberapa pakar pun ikut bersuara menyerang Gopluters.

Sejak Pilpres 2014 silam, atmosfer politik yang kental nuansa saling serang terasa dengan nyata. Seolah, negara ini hanya ada dua penghuninya, yaitu pendukung Capres No. 1 dan Pendukung Capres No. 2.  Sedangkan golongan yang tidak mendukung keduanya atau disebut golput yang dianggap bukan sebagai rakyat. Golongan ini dihujat, dibully, bahkan hendak dipidana dan diancam masuk neraka.

Mereka para golputers lebih dianggap sebagai orang yang tidak peduli terhadap masa depan bangsa. Tapi lucunya, Pendukung 01, menganggap para golputers sebagai pemberi kemenangan Prabowo jika tidak memilih Jokowi, dan begitupun sebaliknya. Padahal jelas golput itu tidak memilih baik Jokowi maupun Prabowo, lantas kok bisa dibilang memenangkan salah satu? Blenger kan gaes?

Penolakan Serangan kepada para golputer di Pemilu kali ini gak main-main. Sekelas Romo Magniz mangatakan dalam salah satu tulisannya “,…Kalau Anda, meskipun sebenarnya dapat, tetapi Anda memilih untuk tak memilih atau golput, maaf, hanya ada tiga kemungkinan: Anda bodoh, just stupid; atau Anda berwatak benalu, kurang sedap; atau Anda secara mental tidak stabil, Anda seorang psycho-freak.” Kemudian, ahli hukum tata negara Mahfud MD, mengatakan orang yang memutuskan golput termasuk golongan yang merugi. “Karena rugi kalau hak konstitusional (mencoblos) itu dibuang. Hak memilih itu termasuk hak eksklusif yang luar biasa diberikan oleh negara bagi orang yang ingin menentukan jalannya negaranya.

Isu golput yang ramai pada pemilu kali ini harus saya akui cukup menarik. Banyaknya pendapat yang menolak golput, seolah mengartikan bahwa mereka para golputers adalah para penentang sejati,  yang harus dikembalikan jalan yang lurus. Dengan menstigma negatif para golputers dan bahkan hendak memidanakannya, adalah bentuk ketakutan terhadap para golputers.

Sebelum jauh membahas mengenai Golput, hal pertama yang harus dijawab dari isu golput adalah, apa sih golput? Apakah golput adalah hak?

Biar gak terlalu melebar gaes, saya akan coba bahas golput dari sisi hak konstitusional. Hak konstitusional (constitutional right) adalah hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam dan  oleh UUD 1945.  Ada banyak hak yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Salah satunya adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan inilah gaes yang menjadi dasar konstitusional atas jaminan dan perlindungan hak untuk memilih dalam Pemilu.

Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jelas banget kan gaes, kalau hak untuk memilih dan dipilih itu adalah hak konstitusional. Jadi, jika ada yang menghalang-halangi untuk memilih dan dipilih, maka itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional.

Dalam UUD 1945 (amandemen) dan bahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ditemukan istilah golput dan tidak ada juga ketentuan yang mengatur bahwa tidak memilih dalam pemilu adalah hak yang juga dilindungi. Lantas, apakah hal ini bisa diartikan golput bukan merupakan hak? Lalu, golput itu barang apaan? Apakah sejenis aplikasi delivery makanan?

Mengkaji golput sebagai suatu hak atau bukan, dilihat dari hak memilih itu sendiri. Sudah sangat jelas,  memilih dalam pemilu adalah hak warga negara yang harus dilindungi dan dijamin. Kata kunci dari memilih dalam pemilu ini adalah ‘hak’. Oleh karena memilih adalah ‘hak’ yang melekat pada diri seorang manusia (person), maka ‘hak’ itu dipandang dari si pemilik hak. Artinya, apakah seorang itu akan menggunakan hak memilih-nya atau tidak, itu adalah hak-nya juga. Negara harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seseorang yang akan menggunakan hak-nya atau tidak menggunakan hak-nya.

Dalam pandangan konstitusional, tidak boleh ada pemaksaan terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih. Karena itu, golput yang merupakan sikap dari tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu adalah merupakan suatu hak konstitusional yang juga harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Para golputers berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan didepan hukum.

Sebagai konsekuensi dari Indonesia yang menganut ajaran negara hukum demokratis (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen), maka negara wajib memberikan Perlindungan konstitusional, yaitu menjamin hak-hak individu konstitusi dan harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, Kebebasan menyatakan pendapat dan Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

Berpijak dari memilih adalah hak konstitusional, maka tidak menggunakan hak (golput) adalah merupakan hak konstitusional. Jaminan perlindungan terhadap hak memilih yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 (amandemen) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga merupakan perlindungan hukum bagi para golputers. Karena itu, memberikan stigma negatif kepada golputers dan bahkan mewacanakan untuk memidanakan para golputers adalah suatu bentuk melawan konstitusi.

Memidanakan para golputers justru akan bedampak pada konseptual hak memilih itu sendiri. Memilih dan dipilih sudah tidak dapat lagi dipungkiri sebagai suatu hak asasi yang melekat pada diri manusia, dan penggunaannya tidak boleh mendapat paksaan, bahkan negara pun tidak boleh memaksa warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Memidanakan para golputers berarti melakukan pemaksaan terhadap hak, dan itu merupakan suatu bentuk pemerkosaan atas hak asasi manusia.

Pada umumnya, hukum mengatur bahwa pemidanaan hanya bisa diberikan kepada suatu yang bersifat kewajiban, bukan hak. Sebagai contoh, kewajiban bayar pajak.  Apabila tidak membayar, maka akan terkena pidana penggelapan pajak. Karena itu gaes, wacana pemidanaan terhadap para golputers akan merubah konseptual hak memilih menjadi kewajiban memilih.  Jika ini sampai terjadi di negara yang katanya berdasarkan atas hukum, maka jelas ada yang salah pada negara ini.

Kesimpulannya stop untuk memberikan stigma negatif kepada para golputers. Saling menghargai atas suatu pandangan politik itu jauh lebih penting ketimbang saling hujat menghujat. Bagi gaes-gaes yang sudah menetapkan hatinya untuk memilih dalam pemilu, lakukan tanpa ada paksaan, datang ke TPS, gunakan hak suara mu untuk memilih sesuai kemantapan hati.

Bagi yang golput, selow kita tetap mengkritik sampe titik darah penghabisan.

–Nanda–