Welcome to era di mana susu gratis lebih seksi daripada sertifikasi guru. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo kini bukan lagi sekadar janji kampanye yang manis seperti susu kental manis, tapi sudah menjelma menjadi raksasa birokrasi baru bernama Badan Gizi Nasional.
Pengangkatan Pegawai SPPG Menjadi PPPK
Salah satu hal yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026. Sepertinya, pemerintah sedang mencoba membuktikan bahwa cara tercepat menjadi abdi negara bukan lewat tes CPNS yang berdarah-darah, tapi lewat jalur dapur umum.
Mari kita bedah secara yuridis-konyol melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pasal 17 regulasi ini dengan gagahnya menyatakan bahwa pegawai inti SPPG mulai dari kepala dapur hingga ahli gizi bisa diangkat menjadi PPPK.
Secara Hukum Administrasi Negara, ini adalah langkah ‘akselerasi’ yang membuat para guru honorer yang telah mengabdi sejak zaman Orde Baru merasa ingin banting setir jadi koki.
Bayangkan, seorang kepala SPPG bisa mengantongi gaji pokok plus tunjangan yang mencapai angka 7 juta rupiah, sementara guru honorer di pelosok mungkin masih harus bertahan hidup dengan gaji 300 ribu rupiah yang seringkali cairnya 3 (tiga) bulan sekali. Logika sederhana namun menyakitkan adalah gizi anak memang penting, tapi gizi rekening guru sekolah dianggap bisa kenyang hanya dengan pahlawan tanpa tanda jasa.
BACA JUGA: CEBAN DOANG? PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG MAKSAIN DIRI!
Kenapa Harus ASN/PPPK?
Kenapa mereka harus diangkat menjadi ASN atau PPPK? Secara teori Hukum Administrasi, ini adalah upaya untuk menciptakan akuntabilitas publik. Pemerintah ingin memastikan bahwa orang yang mengelola anggaran triliunan untuk urusan perut rakyat bukan orang ‘lewat’ yang bisa resign kapan saja saat kompor meledak. Dengan status ASN, mereka terikat pada disiplin pegawai dan tanggung jawab jabatan.
Namun, jika dilihat dari kacamata humor, ini seperti memberi seragam dinas lengkap dengan lencana garuda kepada seseorang hanya agar mereka tidak lupa memasukkan garam ke dalam sayur lodeh. Kalau tidak diangkat jadi ASN memangnya kenapa? Ya, secara hukum, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan. Tapi bagi guru honorer, argumen ini terdengar seperti “Kamu boleh lapar, yang penting anak didikmu kenyang dan koki yang memasaknya punya SK dari Pemerintah.”
BACA JUGA: SUDAH SEJAHTERAKAH INDONESIA DALAM GIZI DAN PANGAN?
Tamparan Bergizi bagi Guru Honorer
Kritik terbesarnya adalah soal rasa keadilan sosial. Hukum administrasi negara seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), salah satunya adalah asas keadilan. Mengangkat petugas dapur menjadi PPPK dengan gaji yang jauh melampaui guru honorer adalah sebuah anomali birokrasi yang sangat elegan dalam ketidakadilannya.
Secara logis, jika seorang sopir dapur MBG bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari seorang guru kelas, maka pesan tersirat pemerintah adalah “Lebih baik mengantar makanan daripada mengantar masa depan.”
Terakhir, program MBG ini adalah bukti bahwa pemerintah sangat ambisius dalam mengurus fisik bangsa, namun sedikit ‘amnesia’ dalam mengurus otak bangsa (lewat kesejahteraan gurunya). Kita semua setuju anak-anak butuh gizi, tapi jangan sampai demi sepiring nasi dan telur rebus, kita mengabaikan martabat mereka yang mencerdaskan bangsa. Status PPPK untuk pegawai SPPG mungkin sah secara hukum lewat Perpres, tapi secara moral, itu adalah ‘tamparan bergizi’ bagi para guru. Semoga suatu saat nanti, gaji guru bisa seharum aroma masakan di dapur MBG, bukan sekadar sisa-sisa remah kerupuk di dasar kaleng birokrasi. Selamat makan, Indonesia, jangan lupa cuci tangan terutama dari janji-janji yang terlalu manis untuk ditelan!
