Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan negara kita. Sebagai puncak tertinggi dari badan peradilan, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara tingkat kasasi, tetapi juga memiliki beberapa tugas strategis yang berhubungan dengan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
1. Puncak Peradilan di Indonesia
Peradilan di Indonesia, menganut sistem peradilan yang hierarkis. Dasar hukumnya adalah Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan kalau kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan yang dimaksud di bawah MA itu peradilan umum, agama, militer dan TUN.
Mahkamah Agung itu ibarat pengadilan tertinggi di Indonesia. Mereka punya peran buat memutuskan perkara yang sudah diputus di pengadilan yang ada di bawahnya, memastikan hukum diterapkan dengan adil dan putusannya bakal jadi rujukan kalau ada kasus yang serupa di kemudian hari. Jadi, segala keputusan penting biasanya ujung-ujungnya ke Mahkamah Agung.
2. Mengawasi dan Mengendalikan Pelaksanaan Peradilan
Selain menjadi lembaga yang mengadili perkara, Mahkamah Agung juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya peradilan di Indonesia. Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan. Pengawasan tertinggi yang dimaksud meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya, kewenangan ini juga ada di Pasal 32 UU Mahkamah Agung.
Pengawasan ini meliputi pengawasan administratif, keuangan dan tingkah laku hakim yang berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu Mahkamah Agung juga berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim dan pengadilan.
BACA JUGA: 4 PERBEDAAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
3. Menjadi Sumber Hukum dengan Putusan yang Menjadi Yurisprudensi
Salah satu peran penting Mahkamah Agung dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai sumber hukum melalui putusan-putusan yang dijatuhkan. Dalam banyak kasus, MA sering mengeluarkan putusan yang menjadi pedoman bagi pengadilan di tingkat bawah, bahkan bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan kasus serupa.
Putusan Mahkamah Agung yang bersifat mengikat, disebut sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi memiliki peran yang sangat besar, karena bisa menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia untuk memutus perkara dengan dasar hukum yang lebih jelas dan konsisten.
4. Membentuk Kebijakan Hukum Melalui Peraturan Mahkamah Agung
Selain mengeluarkan putusan yang dijadikan yurisprudensi, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perma bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas peradilan di Indonesia. Dengan kata lain, Perma menjadi aturan internal yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas hakim, pengadilan dan lembaga peradilan lainnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
Perma dapat digunakan untuk menjawab tantangan hukum yang berkembang di masyarakat, seperti teknologi, keadilan sosial, hingga perkembangan hak asasi manusia. Seperti contoh Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, untuk menjawab tantangan saat pandemi.
5. Menjaga Hak Asasi Manusia
Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga hak asasi manusia (HAM). Melalui putusan-putusan yang adil, Mahkamah Agung turut menjaga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945, termasuk dalam hal perlindungan terhadap HAM.
Melalui perannya ini, MA bukan hanya berfokus pada penegakan hukum yang berlaku, tetapi juga pada pemenuhan hak setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi.
Finally, Mahkamah Agung bukan hanya sekedar pengadilan tertinggi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam sistem peradilan yang memastikan hukum ditegakkan secara adil dan merata.
