Kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya Plea Bargain atau pengakuan bersalah. Nah, secara sederhana plea bargain merupakan mekanisme kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum. Jadi, dalam mekanisme ini terdakwa bersedia mengakui kesalahannya atas tindak pidana yang dilakukan dengan imbalan tertentu. Misalnya, pengurangan dakwaan atau rekomendasi hukuman yang lebih ringan.
Konsep ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia hukum. Plea bargain sudah lebih dulu berkembang di Amerika Serikat dan menjadi pembaharuan bagi peradilan pidana di dunia sehingga menjadi hal yang wajar kalo konsep ini mulai diadopsi di beberapa negara di dunia.
Walaupun negara Amerika Serikat merupakan negara yang menganut common law, tapi beberapa negara yang menganut civil law seperti Jerman, Prancis, Belanda dan beberapa negara lainnya tetap mengadopsi konsep Plea Bargaining System.
Sebagai negara pertama yang menggunakan konsep ini, Amerika Serikat mulai mengembangkan konsep tersebut sejak abad ke-19. Secara definisi Plea Bargaining dapat diartikan sebagai berikut:
”The Process whereby the accused and prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant pleading guilty to a lesser offence or only one or more of the counts of multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.”
BACA JUGA: NGGAK SEMUA TERDAKWA BISA DAPAT KERINGANAN, BEGINI ATURAN HUKUM PLEA BARGAIN!
Dari definisi diatas menggambarkan bahwa para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konsep Plea Bargaining System yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan/atau terdakwa.
Turn out guys, dalam praktik sistem common law, plea bargaining umumnya dikenal dalam beberapa bentuk, antara lain:
- Charge Bargaining, yaitu kesepakatan untuk mengubah dakwaan menjadi tindak pidana yang lebih ringan. Misalnya, dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa.
- Sentence Bargaining, yaitu kesepakatan berupa rekomendasi penjatuhan pidana yang lebih ringan kepada hakim.
- Fact Bargaining, yaitu kesepakatan untuk tidak mengungkapkan atau menyingkirkan fakta-fakta tertentu yang dapat memberatkan terdakwa dalam proses persidangan.
Terus, kalo Indonesia gimana? Nah, karena Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, Indonesia punya karakteristik sistem peradilan yang beda sama Amerika Serikat. Oleh karena itu, menjadi hal baru jika Indonesia mencoba mengadopsi konsep plea bargain ini. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia secara resmi mengatur mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain.
Dalam KUHAP diatur mekanism plea bargain. Plea bargain ini nggak bisa diterapkan di semua perkara pidana guys. Dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHAP yang baru menjelaskan bahwa plea bargain atau pengakuan bersalah hanya diterapkan dengan persyaratan:
- Baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- Bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.
Selain itu, berbeda dengan definisi Plea Bargain yang dikenal di Amerika, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Plea Bargain tidak hanya melibatkan penuntut umum, advokat dan/atau terdakwa. Pengadilan dalam hal ini hakim juga turut terlibat dalam pelaksanaan mekanisme ini.
BACA JUGA: HAKIM LUPA BACAIN HAK TERDAKWA, APAKAH PUTUSAN AUTO BATAL DEMI HUKUM?
Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Plea Bargain sendiri diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Menurut Pasal 78 Ayat (8) KUHAP baru, hakim wajib menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa.
Selanjutnya apabila hakim menerima pengakuan bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Namun jika hakim menolak pengakuan bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa.
Plea Bargain sendiri secara konsep dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan. Pada sisi terdakwa Plea Bargain merupakan salah satu mekanisme yang dapat meringankan hukum yang dialami terdakwa dan menumbuhkan kesadaran agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Hal ini sejalan dengan semangat teori utilitarianisme yang diadopsi ke dalam rezim KUHAP baru, bahwa tujuan utama pemidanaan bukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang di dalam masyarakat, dan meminimalisir penderitaan.
Dalam hal ini karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana diharapkan terdakwa bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada sisi korban plea bargain juga diharapkan dapat memberikan manfaat pemulihan dengan adanya pembayaran restitusi dan ganti kerugian oleh korban terhadap pelaku.
Pada sisi Penuntut Umum, dalam hal ini adalah Jaksa, pelaksanaan plea bargain merupakan bentuk pelaksanaan peran jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara). Jaksa dipandang sebagai pihak yang memegang kendali atas apakah suatu perkara pidana layak atau tidak untuk dilimpahkan dan diteruskan ke persidangan pengadilan. Pada sisi hakim pelaksanaan plea bargain ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
BACA JUGA: KORUPTOR BISA DAPAT KERINGANAN? IMBAS IMPLEMENTASI PLEA BARGAIN DI PENGADILAN
Hal ini juga sejalan dengan pandangan Carolyn E. Demarest, yang menyatakan bahwa terdapat hal yang menguntungkan bagi penuntut umum maupun terdakwa dalam mekanisme Plea Bargain ini.
Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya.
Masyarakat diuntungkan, karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman tetapi hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim.
Kendati demikian, pelaksanaan Plea Bargain harus benar-benar dinilai secara kritis. Kendati tujuan pelaksanaan plea bargain ini untuk memberikan keuntungan bagi para pihak, plea bargain juga berpotensi menimbulkan kerugian apabila dijalankan dengan itikad tidak baik. Misal, adanya paksaan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahan, padahal sebenarnya terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
Pada sisi korban juga demikian. Tidak semua korban tindak pidana mau menerima (berdamai) dengan imbalan pembayaran atas kerugian yang ia alami. Jangan sampai pelaksanaan Plea Bargain seperti kacang lupa kulit. Awalnya ditujukan untuk menciptakan rasa keadilan malah pelaksanaannya jauh dari pemenuhan rasa keadilan itu sendiri.
Daftar aturan:


