As we all know, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan atau kompetensi untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

Namun kewenangan untuk mengadili ini secara teoritis dibagi lagi menjadi dua yah, ges. Yakni, kewenangan (kompetensi) absolut dan kewenangan (kompetensi) relatif.

Meskipun sebenarnya cukup basic, tapi soal kompetensi absolut dan relatif pengadilan ini ternyata masih sering terasa membingungkan dan sulit dibedakan, terutama bagi orang-orang yang belum begitu akrab dengan hukum.

Padahal, kedua jenis kompetensi itu tentu memiliki perbedaan satu sama lain yang sangat penting untuk dipahami, bukan cuma oleh orang berlatar belakang hukum, tapi juga masyarakat secara umum.

Lalu, apa sih, perbedaan antara kompetensi absolut dan relatif serta mengapa begitu penting untuk dipahami?

BACA JUGA: CURKUM #178 GUGATAN PERDATA DIAJUKAN KE PENGADILAN MANA SIH?

Kompetensi Absolut Pengadilan

Dilihat dari pengertiannya, kompetensi absolut adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada suatu lingkungan peradilan untuk mengadili perkara jenis tertentu yang memang telah ditentukan untuk menjadi kompetensinya.

Lingkungan peradilan ini maksudnya adalah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, termasuk juga peradilan konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Lewat konsep kompetensi absolut pengadilan, masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki domain yang definitif untuk mengadili perkara dengan jenis-jenis tertentu saja. 

Misal, untuk perkara pidana dan perdata merupakan kewenangan lingkungan peradilan umum, sementara untuk perkara tata usaha negara merupakan kewenangan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Makanya, kompetensi ini disebut ‘absolut,’ karena mencerminkan hak eksklusif, mutlak dan final suatu lingkungan peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara jenis tertentu sesuai koridornya, tanpa ada pihak lain yang dapat mengganggu atau mengambil alih kompetensi tersebut. 

BACA JUGA: MENYIMAK STATEMENT BKN, BAGAIMANA LULUSAN SARJANA HUKUM DAN KOMPETENSINYA?

Kompetensi Relatif Pengadilan

Sementara itu, kompetensi relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam satu lingkungan peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukumnya.

Wilayah hukum di sini artinya, wilayah dimana kekuasaan dan wewenang dari suatu lingkungan peradilan berlaku secara efektif terhadap aspek locus (tempat) dari perkara yang diajukan.

Kompetensi ini disebut ‘relatif,’ karena terdapat relativitas pada penentuan lingkungan peradilan di wilayah hukum manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itu.

Misal, perkara mengenai keputusan administratif, sudah tentu harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Tapi, harus ditentukan lebih lanjut PTUN di wilayah manakah yang sebenarnya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebab pada dasarnya semua PTUN justru bisa berwenang. Di situlah letak aspek relatifnya kompetensi ini.

Makanya, walaupun dilihat dari sudut pandang proses beracara, penentuan kompetensi relatif dalam mengadili perkara dilakukan setelah kompetensi absolutnya ditentukan.

Setelah menentukan bahwa suatu lingkungan peradilan berwenang memeriksa dan memutus, karena jenis perkaranya sesuai, barulah ditentukan lingkungan peradilan di wilayah hukum manakah perkara harus diajukan.

Apa Poin Perbedaannya?

Dengan begitu, poin perbedaan dari kompetensi absolut dan relatif ini berada pada aspek kewenangan yang dijawab oleh masing-masing kompetensi itu.

Kompetensi absolut menjawab pertanyaan mengenai lingkungan peradilan apakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan jenis tertentu yang diajukan. 

Konsep kompetensi absolut pengadilan menjelaskan bahwa suatu lingkungan peradilan memiliki kekuasaan mutlak untuk mengadili jenis perkara tertentu dan tidak berwenang untuk mengadili jenis perkara tertentu lainnya yang bukan merupakan kompetensinya.

Sementara itu, kompetensi relatif menjawab pertanyaan mengenai lingkungan peradilan pada wilayah hukum manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara itu. 

Dengan kata lain, kompetensi relatif tidak mempersoalkan lingkungan peradilan apakah yang tepat, tapi mempersoalkan lingkungan peradilan di wilayah manakah yang tepat untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.

BACA JUGA: KENAPA KALO MAU JADI ADVOKAT HARUS IKUT PKPA? INI ALASANNYA!

Pentingnya Memahami Perbedaan antara Kompetensi Absolut dan Relatif

Memahami perbedaan antara kompetensi absolut dan relatif pengadilan dalam mengadili menjadi sangat penting, karena hal itu merupakan bagian dari syarat formil suatu perkara yang diajukan agar setidak-tidaknya diterima (beda dengan dikabulkan, ya). 

Sebab, kalau terjadi kekeliruan sehingga suatu perkara justru diajukan ke pengadilan yang baik secara absolut maupun relatif tidak memiliki kompetensi untuk mengadilinya, perkara itu hampir pasti akan dinyatakan tidak diterima (N.O./niet ontvankelijke verklaard) oleh majelis hakim yang memeriksanya.

Tentu, suatu perkara yang sudah dinyatakan tidak diterima, karena salah dalam mengkualifikasikan kompetensi absolut maupun relatifnya mau tidak mau harus diperbaiki dulu rumusannya, baru kemudian diajukan lagi sesuai kompetensi pengadilan yang tepat. 

Proses seperti itu jelas memakan waktu dan akan memengaruhi kelancaran jalannya penyelesaian perkara tersebut di pengadilan, bukan?

Begitulah kira-kira perbedaan antara kompetensi absolut serta relatif pengadilan dan mengapa pengetahuan mengenai keduanya itu sangat penting untuk dipahami. 

Semoga dapat dimengerti dengan baik, ya!