Esai
DPR BAHAS RUU PEMILU, JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA PENTING SAAT PEMILU TAPI TIDAK DILIBATKAN DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG!
Yuk, intip pembahasan RUU Pemilu 2029 oleh DPR! Jangan sampai suara rakyat cuma dicari pas nyoblos tapi diabaikan saat perancangan.
4 BENTUK USAHA YANG DAPAT DIPILIH SAAT MEMULAI BISNIS BESERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA
Pahami bentuk usaha, badan hukum, dan tanggung jawab hukum agar bisnis kamu makin aman dan cuan maksimal.
POSITIVISME HUKUM VS REALISME HUKUM: BERSEBERANGAN ATAU SALING MELENGKAPI?
Kenali perbedaan positivisme hukum dan realisme hukum agar kamu paham dinamika putusan hakim di pengadilan.
LUHUT SOAL KORUPSI, BENARKAH UNCAC HANYA MENGATUR SUAP?
Pahami secara tuntas bedanya standar UNCAC dengan UU Tipikor biar kamu nggak terjebak narasi dangkal soal isu korupsi!
PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (PART 2)
Menjelaskan perubahan status kedudukan barang bukti yang kini resmi diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan KUHAP Baru Indonesia.
TAMBANG DI INDONESIA, PENTING ATAU TIDAK PENTING?
Menelusuri dinamika aturan tambang Indonesia dari dampak ekonomi hingga sengketa hukum lingkungan dan penegakan AMDAL demi warga.
PUTUSAN MK TENTANG IJAZAH GIBRAN: KENAPA DIRAYAKAN 2 PIHAK?
Keputusan sengketa ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi justru memicu perayaan dari kedua kubu karena fakta persidangan dan status legal standing permohonannya.
NEGARA GAGAL MELINDUNGI WARGA NEGARANYA?
Pertumbuhan masif UMKM ternyata menyimpan anomali hukum akibat kegagalan negara memenuhi hak atas pekerjaan warga sesuai konstitusi.
PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Perbedaan alat bukti dan barang bukti kini makin tegas setelah KUHAP Baru resmi memasukkan barang bukti dan bukti elektronik sebagai alat bukti sah.
RAKYAT YANG MILIH PRESIDEN, KENAPA RAKYAT NGGAK BISA LANGSUNG MEMBERHENTIKAN?
Prosedur panjang pemakzulan presiden sesuai konstitusi membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tetap wajib tunduk pada hukum negara.
KALAU KURSI MENTERI NGGAK PAKAI GARANSI, APAKAH PRESIDEN BISA RESHUFFLE SESUKA HATI?
Presiden berwenang penuh mengganti menteri kapan saja berdasarkan aturan hak prerogatif dalam undang-undang.
TAFSIR NORMA ATAU BUAT HUKUM BARU? MENYOAL KEWENANGAN SEMA NO 4 TAHUN 2026
Membahas polemik SEMA No 4 Tahun 2026 yang mengunci pintu banding putusan bebas akibat celah norma KUHAP 2025.
