Esai
KALAU KURSI MENTERI NGGAK PAKAI GARANSI, APAKAH PRESIDEN BISA RESHUFFLE SESUKA HATI?
Presiden berwenang penuh mengganti menteri kapan saja berdasarkan aturan hak prerogatif dalam undang-undang.
TAFSIR NORMA ATAU BUAT HUKUM BARU? MENYOAL KEWENANGAN SEMA NO 4 TAHUN 2026
Membahas polemik SEMA No 4 Tahun 2026 yang mengunci pintu banding putusan bebas akibat celah norma KUHAP 2025.
KALAU PENCALONAN GIBRAN CACAT, APAKAH JABATANNYA TAMAT?
Mengulas logika hukum pembatalan status cawapres Gibran dan dampaknya terhadap keabsahan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
STATUS HUKUM PUTUSAN MA YANG TERNYATA PUTUSANNYA “DIBELI”
Putusan MA hasil suap ternyata tidak otomatis batal karena harus dibatalkan lewat mekanisme peninjauan kembali sesuai aturan KUHAP.
AMANDEMEN VS ADDENDUM DALAM KONTRAK: KELIHATANNYA MIRIP, TAPI SEBENARNYA BEDA
Pahami perbedaan amandemen dan adendum dalam hukum perjanjian agar kamu tidak salah saat mengubah dokumen kontrak bisnis.
LULUS KULIAH HUKUM, KERJA DULU ATAU S2 DULU?
Menghadapi dilema lulus S1 hukum, temukan keunggulan merasakan dunia praktik sebelum memutuskan lanjut kuliah magister hukum.
HUKUM HARUS PUNYA TARING, TAPI KEKUASAAN HARUS PUNYA BATAS!
Biar gak cuma galak ke wong cilik, hukum butuh kekuasaan buat mengeksekusi aturan sekaligus membatasi tindakan penguasa secara adil.
MEMBEDAH PUTUSAN MK TENTANG PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Mahkamah Konstitusi mempertegas pasal penghinaan Presiden merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden.
MEMBEDAH PUTUSAN MK TENTANG JAMINAN KUOTA INTERNET TIDAK LAGI HANGUS
Putusan MK Nomor 273 mewajibkan operator telekomunikasi melindungi sisa kuota internet pengguna demi menjamin hak ekonomi serta kepastian hukum.
INI DIA SUKA DUKANYA JADI DOSEN HUKUM
Menguak realitas seru profesi dosen hukum yang harus sabar menghadapi mahasiswa hobi ghosting sekaligus rumitnya urusan birokrasi kampus.
MENGAPA INTERVENSI PRESIDEN DAN DPR DAPAT MENGGANGGU KEPASTIAN HUKUM?
Menjaga independensi peradilan dari intervensi politik presiden dan DPR adalah kunci utama mewujudkan keadilan hukum tanpa drama.
BELUM TENTU DIPENJARA, BEGINI SOLUSI KUHP DAN KUHAP BARU SELESAIKAN KASUS PIDANA PELAKU ODGJ!
Pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak serta-merta bebas hukum melainkan menjalani sanksi tindakan medis sesuai aturan.
