Tanggal 19 Agustus selalu menjadi momen spesial, terutama buat mereka yang bergelut di dunia hukum. Yup, ini adalah hari ulang tahun Mahkamah Agung (MA). Sebagai pengadilan negara tertinggi, peran Mahkamah Agung sangatlah krusial dalam menjaga keadilan. Yang jelas peran MA tentu nggak main-main. Nah, di artikel ini, aku bakal ngobrolin soal fungsi MA dan bagaimana kontribusinya dalam menjaga keadilan di negara ini.
Oke, bisa dibilang kalau Mahkamah Agung adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan di Indonesia. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Dilansir situs resmi Mahkamah Agung, ada beberapa tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung.
- Fungsi Peradilan
Sebagai pengadilan negara tertinggi kasasi, Mahkamah Agung bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Ini memastikan bahwa hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar. Selain itu, berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 78 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA juga memutus sengketa kewenangan mengadili dan sengketa yang timbul dari perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI.
Nggak cuma itu MA juga punya wewenang untuk menguji atau menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi
BACA JUGA: APA SAJA TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN MENURUT HUKUM
- Fungsi Pengawasan
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan untuk memastikan peradilan yang diselenggarakan oleh pengadilan-pengadilan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengawasi pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman dan juga terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang menyangkut peradilan.
- Fungsi Mengatur
Mahkamah Agung berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, terutama jika ada kekosongan hukum. Ini termasuk membuat peraturan acara jika diperlukan untuk melengkapi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.
- Fungsi Nasehat
Dalam bidang hukum, Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Misalnya, Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada presiden dalam hal pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
BACA JUGA: MAHKAMAH KONSTITUSI: SEJARAH, WEWENANG, DAN TANTANGAN DARI BENTENG TERAKHIR DEMOKRASI
- Fungsi Administratif
Mahkamah Agung bertanggung jawab secara organisatoris, administratif dan finansial atas badan-badan peradilan di Indonesia. Ini mencakup pengaturan tugas, tanggung jawab dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.
- Fungsi Lain-Lain
Selain tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Dengan memahami fungsi Mahkamah Agung, kita bisa melihat betapa signifikan perannya sejak awal berdirinya, seperti memutus perkara korupsi besar, sampai memutus perkara judicial review peraturan KPU yang membuat publik geger, melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 /P/Hum/2024 syarat usia calon kepala daerah.
Nah, di era digital saat ini, Mahkamah Agung terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, salah satunya melalui penerapan sistem e-court. Sistem ini memungkinkan proses peradilan menjadi lebih terbuka, cepat dan biaya ringan, yang pada akhirnya membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Namun ada tantangan seperti isu integritas dan lambatnya proses peradilan masih menjadi perhatian. Tapi kita harus yakin kalau Mahkamah Agung terus berupaya memperbaiki diri dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Ke depannya, harapan kita adalah agar Mahkamah Agung tetap menjadi lembaga yang bisa diandalkan dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks, Mahkamah Agung harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk menjaga keadilan .
